KEMENKUMHAM PUJI PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM [ JDIH ] BANYUWANGI

BANYUWANGI –  Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI memberikan apresiasi pada pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi dinilai berhasil mengelola JDIH secara terintegrasi dan mandiri.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kemenkumham RI, Drs. Yasmon M.L.S saat menjadi pemateri pada kegiatan pembinaan kepada admin JDIH se Kabupaten yang digelar oleh Pemkab Banyuwangi kemarin, Rabu (26/2/2020).

“Kami kemarin menghadirkan Bapak Yasmon sebagai salah satu pengisi materi pada kegiatan pembinaan admin JDIH se kabupaten. Selain memberikan materi dan wawasan kepada anggota, kami bersyukur Pak Yasmon juga memberikan apresiasi positif pada pengelolaan JDIH daerah,” kata Kepala Bagian Hukum Banyuwangi Hagni Ngesti Sriredjeki saat dihubungi Kamis (27/2/2020).

Yasmon mengatakan jika dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya di Indonesia, pengelolaan JDIH kabupaten Banyuwangi telah memiliki beberapa keunggulan. Pertama JDIH dikelola secara mandiri oleh SDM Pemkab, mulai dari pembangunan instalasi dan jaringan online, hingga operator baik yang berada di Organisasi Perangkat Desa (OPD) maupun di tingkat desa.

“Kalau di kabupaten/kota lainnya kebanyakan menggunakan pihak ketiga. Kelemahannya, mereka yang telah berakhir kerjasamanya, lalu ditinggalkan pihak ketiga tersebut tak dapat lagi mengakses datanya. Di Banyuwangi semua digarap sendiri dengan pendampingan bagian hukum Setda,” kata Yasmon.

Selain itu, JDIH Banyuwangi juga telah terintegrasi dengan provinsi dan pusat. Dengan demikian masyarakat semakin mudah mengakses produk hukum milik pemerintah provinsi dan pusat.

“Tinggal klik, masyarakat bisa memperoleh berbagai macam produk hukum yang dikeluarkan pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Sangat memberi kemudahan,” ujarnya. “Dengan keunggulan ini, kami ingin menjadikan Banyuwangi sebagai pilot project pengelolaan JDIH secara nasional,” urai Yasmon.

Pembinaan JDIH tersebut diikuti oleh 158 orang, dengan rincian 29 admin JDIH kecamatan, 29 dari SKPD dan 100 admin JDIH Desa.  Selain menghadirkan pemateri dari Kemenkumham juga menghadirkan pembicara dari Pemprov Jatim. Materi yang diberikan antara lain tentang Kebijakan pengelolaan JDIHN dan Pengelolaan dokumen produk dan pentingnya penyebarluasan produk hukum daerah (produk hukum pemerintah kabupaten, produk hukum SKPD).

Sementara itu Bupati Abdullah Azwar Anas menyampaikan terima kasih kepada Kemenkumham yang telah memberi apresiasi positif pada pengelolaan JDIH Banyuwangi. Anas pun berharap kedepan pengelolaan jaringan informasi hukum daerah semakin profesional dan memberikan banyak manfaat bagi warga.

“Dengan pembinaan ini diharapkan para admin JDIH semakin mendapat pemahaman tentang  pengelolaan JDIH yang efektif. Juga mereka semakin semangat dalam memajukan JDIH  dan menyebarluaskan informasi tentang manfaat JDIH ke masyarakat,” pungkas  Anas. (banyuwangikab)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Releated

Bupati dan Wabup Banyuwangi Ikuti Peringatan Harkitnas Virtual

BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Wakil Bupati Sugirah mengikuti Upacara Bendera Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke 113 secara virtual dari Banyuwangi, Kamis pagi (20/5/2021). Kasdim 0825/Banyuwangi Mayor Inf Herawady Karnawan, Palaksa Lanal Banyuwangi Mayor Laut (T) Hari Handoko, Wakapolresta Banyuwangi AKBP Kusumo Wahyu Bintoro, SH, SIK, Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nova Flory Bunda, […]

Wabup Banyuwangi Sugirah, Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Lansia

BANYUWANGI – Wakil Bupati Banyuwangi Sugirah meninjau pelaksanaan vaksinasi covid 19 bagi warga lanjut usia (lansia). di Balai Desa Kalibaru Kulon, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, Rabu (19/5/2021). Banyuwangi menargetkan vaksinasi untuk lansia tuntas akhir Juni tahun ini. 150 ribu lansia sebagai sasaran vaksin covid 19. yang pelaksanaannya dilakukan secara serentak oleh 45 puskesmas, dimulai sejak Senin (17/5/2021). […]