OPERASIONAL PT BSI SUDAH SESUAI UNDANG UNDANG DAN PERATURAN

BANYUWANGI – Gerakan anti tambang PT Bumi Suksesindo (PT BSI), dinilai tidak beralasan. Ini karena perusahaan tambang emas di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur tersebut telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Forum Suara Blambangan (Forsuba), H Abdillah Rafsanjani.

DENGARKAN PLANET FM MELALUI STREAMING :https://radioplanetfm.com

“Sesuai Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu amanat Undang-Undang para warisan leluhur pendiri bangsa,” tegasnya, Sabtu (8/2/2020).

Abdillah juga merujuk  Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 162, gamblang menegaskan bahwa setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp l00 juta.

BIOMORINGA JAMU TETES HERBAL RAJANYA DAUN KELOR

“Pasal 163 ayat 1, jika yang menghalang-halangi adalah badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah satu per tiga kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan,” jelas Abdillah.

Abdillah  menambahkan, pada Pasal 163 ayat 2, selain pidana dan denda badan hukum yang menghalangi tambang ber IUP dan IUPK bisa dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum.

“Bahkan kalau mengacu Pasal 164 Undang-Undang No 4 Tahun 2009, pelaku juga dapat dikenai sanksi tambahan berupa perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana,” ungkapnya.

Yang jelas, lanjut Abdillah, sesuai Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, ada tiga pihak yang bisa dijerat. Pertama, pelaku pertambangan yang tidak memiliki IUP. Orang atau badan hukum yang menghalangi aktivitas tambang berizin. Serta pihak yang mengeluarkan IUP dengan tanpa didasari ketentuan berlaku, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 165 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Semoga ada iktikad baik dalam penegakan hukum di Banyuwangi, sehingga ketentraman masyarakat terjaga dan pembangunan bisa berjalan maksimal,” cetus H Abdillah terkait sejumlah aksi tolak tambang PT Bumi Suksesindo (PT BSI) di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran. (timesbanyuwangi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Releated

Bupati dan Wabup Banyuwangi Ikuti Peringatan Harkitnas Virtual

BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Wakil Bupati Sugirah mengikuti Upacara Bendera Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke 113 secara virtual dari Banyuwangi, Kamis pagi (20/5/2021). Kasdim 0825/Banyuwangi Mayor Inf Herawady Karnawan, Palaksa Lanal Banyuwangi Mayor Laut (T) Hari Handoko, Wakapolresta Banyuwangi AKBP Kusumo Wahyu Bintoro, SH, SIK, Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nova Flory Bunda, […]

Wabup Banyuwangi Sugirah, Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Lansia

BANYUWANGI – Wakil Bupati Banyuwangi Sugirah meninjau pelaksanaan vaksinasi covid 19 bagi warga lanjut usia (lansia). di Balai Desa Kalibaru Kulon, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, Rabu (19/5/2021). Banyuwangi menargetkan vaksinasi untuk lansia tuntas akhir Juni tahun ini. 150 ribu lansia sebagai sasaran vaksin covid 19. yang pelaksanaannya dilakukan secara serentak oleh 45 puskesmas, dimulai sejak Senin (17/5/2021). […]