OPERASIONAL PT BSI SUDAH SESUAI UNDANG UNDANG DAN PERATURAN

BANYUWANGI – Gerakan anti tambang PT Bumi Suksesindo (PT BSI), dinilai tidak beralasan. Ini karena perusahaan tambang emas di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur tersebut telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Forum Suara Blambangan (Forsuba), H Abdillah Rafsanjani.

DENGARKAN PLANET FM MELALUI STREAMING :https://radioplanetfm.com

“Sesuai Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu amanat Undang-Undang para warisan leluhur pendiri bangsa,” tegasnya, Sabtu (8/2/2020).

Abdillah juga merujuk  Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 162, gamblang menegaskan bahwa setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp l00 juta.

BIOMORINGA JAMU TETES HERBAL RAJANYA DAUN KELOR

“Pasal 163 ayat 1, jika yang menghalang-halangi adalah badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah satu per tiga kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan,” jelas Abdillah.

Abdillah  menambahkan, pada Pasal 163 ayat 2, selain pidana dan denda badan hukum yang menghalangi tambang ber IUP dan IUPK bisa dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum.

“Bahkan kalau mengacu Pasal 164 Undang-Undang No 4 Tahun 2009, pelaku juga dapat dikenai sanksi tambahan berupa perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana,” ungkapnya.

Yang jelas, lanjut Abdillah, sesuai Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, ada tiga pihak yang bisa dijerat. Pertama, pelaku pertambangan yang tidak memiliki IUP. Orang atau badan hukum yang menghalangi aktivitas tambang berizin. Serta pihak yang mengeluarkan IUP dengan tanpa didasari ketentuan berlaku, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 165 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Semoga ada iktikad baik dalam penegakan hukum di Banyuwangi, sehingga ketentraman masyarakat terjaga dan pembangunan bisa berjalan maksimal,” cetus H Abdillah terkait sejumlah aksi tolak tambang PT Bumi Suksesindo (PT BSI) di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran. (timesbanyuwangi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Releated

BANDARA BANYUWANGI KEMBALI DITUTUP, 7 PENERBANGAN TERIMBAS

Banyuwangi – Bandara Banyuwangi kembali menutup sementara penerbangan ke berbagai kota. Namun dua penebangan Citilink sudah dilakukan dari Surabaya dan ke Denpasar. Penutupan Bandara Banyuwangi berdasar NOTAMN B0192/21. Bandara ditutup sementara selama 6 jam, mulai 08.37 Wib – 14.37 WIB, Senin (8/2/2021). Hal itu disampaikan Eksekutif General Manager (EGM) PT Angkasa Pura II KC Bandara […]

SIM KELILING, MANGKAL DI KANTOR CAMAT WONGSOREJO TIAP HARI RABU

WONGSOREJO – Bertempat di halaman kantor kecamatan Wongsorejo, saat ini, Rabu, (3/2/2021), pagi. Dilaksanakan kegiatan pelayanan perpanjangan SIM On line, SIM A dan SIM C oleh SATPAS Banyuwangi. ” Bagi masyarakat yang akan memperpanjang SIM, wajib membawa SIM yang lama dan fotocopi e-KTP “. Kata Baursim SATPAS Banyuwangi, Bripka Putu Yuli, melalui Aiptu Eko Supriyo. […]